balidewata.com - Program BPJS Ketenagakerjaan Akan Mendapatkan Potongan Sebesar 99 Persen.
balidewata.com - Program BPJS Ketenagakerjaan Akan Mendapatkan Potongan Sebesar 99 Persen.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis mengungkap program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan mendapatkan potongan sebesar 99 persen.

Keringanan iuran tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis mengungkap program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan mendapatkan potongan sebesar 99 persen.

“Keringanan dengan diberikan potongan 99 persen dan hanya membayar 1 persen” ujarnya dalam virtual press conference, Kamis (24/9).

Sementara itu, Ilyas menjelaskan untuk peserta program Jaminan Pensiun (JP) akan dikenakan penundaan pembayaran sebesar 99 persen. Sehingga peserta hanya membayar 1 persen saja.

Khusus JP, iuran yang tertunggak selama 2020, wajib dibayarkan secara bertahap pada tahun setelahnya.
“JP 99 persennya ditunda, bukan dibebaskan, harus diselesaikan kemudian,” kata dia.
Selain itu, juga diberikan keringanan denda keterlambatan pembayaran iuran program dari JKK, JKM, JHT, hingga JP dari awalnya 2 persen menjadi 0,5 persen.

Baca Juga :   Presiden Joko Widodo Memerintahkan Seluruh Kementerian atau Lembaga Saling Terintegrasi

“Semua program mendapat keringanan kalau membayar tidak tepat waktu,” jelasnya.
Jangka waktu pembayaran iuran diperpanjang dari semula setiap tanggal 15, kini menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. Keringanan berupa potongan dan penundaan ini akan mulai berlaku sejak Agustus hingga Januari 2021.
Keringanan ini tentunya tanpa mengurangi manfaat yang akan didapatkan oleh peserta sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

Selain itu Direktur Utama BP JAMSOSTEK, Agus Susanto mengatakan keringanan iuran tersebut seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran Covid-19.

PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah Covid-19.

Agus mengatakan PP No. 49 Tahun 2020 mengatur penyesuaian mengenai periode relaksasi enam bulan yaitu periode iuran bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021, kelonggaran batas waktu pembayaran, keringanan iuran JKK dan JKM sebesar 99 persen atau cukup bayar 1 persen.

Baca Juga :   Presiden Joko Widodo Memerintahkan Seluruh Kementerian atau Lembaga Saling Terintegrasi

Selanjutnya, keringanan penundaan pembayaran 1sebagian Iuran JP hingga 99 persen yang kemudian dapat dibayar bertahap atau sekaligus paling lambat mulai Mei 2021 sampai dengan April 2022 dan keringanan denda menjadi 0,5 persen.

Kebijakan pengurangan iuran ini, lanjut Agus, tanpa menurunkan manfaat yang baru saja ditingkatkan melalui PP No. 82 Tahun 2019 sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.